Kewenangan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) Dalam Aspek Kepegawaian

👤by Administrator 🕔04 May 2016 , 10:23 am

Kepala BKN memberikan penjelasan tentang Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas  dalam Aspek Kepegawaian melalui surat  BKN Nomor K.26-30/V.20-3/99. Dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disampaikan bahwa :

               1.       Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila :

o    ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diatasnya dan

o   merupakan pelaksana tugas rutin.

               2.       Pejabat yang melaksanakan tugas rutin terdiri atas :

o   pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara dan

o   pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitive yang berhalangan tetap.

               3.       Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebut atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.

             4.       Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandate tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

 

Dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan antara lain ditentukan bahwa :

             1.       yang dimaksud dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.

             2.       yang dimaksud dengan perubahan status hukum kepegawaian adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disampaikan bahwa:

            1.       Apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas paling kurang 7 (tujuh) hari kerja, maka untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, agar Pejabat Pemerintahan di atasnya menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai Pelaksana Harian.

            2.       Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.

            3.       Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

          4.       Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada poin 2.

            5.       Adapun kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas antara lain meliputi :

-          menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja;

-          menetapkan kenaikan gaji berkala;

-          menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN);

-          menetapkan surat penugasan pegawai;

-          menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; dan

-          memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi, dan izin tidak masuk kerja.

 

Pegawai Negeri Sipil yang diperintahkan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya, penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan Surat Perintah dari Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat.

Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas bukan jabatan definitive, oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil yang diperintahkan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan structural, sehingga dalam surat perintah tidak perlu dicantumkan besarnya tunjangan jabatan. Pengangkatan sebagai Plh dan Plt tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya, dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya, dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.

Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas hanya dapat diperintahkan sebagai Plh atau Plt dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi dilingkungan unit kerjanya. PNS yang menduduki jabatan pelaksana atau jabatan fungsional hanya dapat diperintah sebagai Plh atau Plt dalam jabatan pengawas, Plh dan Plt dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan harus menyebutkan atas nama Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat.